Siap menyelenggarakan
Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)
Sertifikat dari Kemenkominfo
Home / Legal, Corporate Law & Responsibility (page 3)

Legal, Corporate Law & Responsibility

Lelang Hak Tanggungan dan Fidusia

OUTLINE MATERI Ketentuan Lelang Berdasar UU No.4 Tahun 1996 Tentang UUHT dan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Syarat Obyek Lelang Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan dan Fidusia Pihak-Pihak Dalam Lelang Serta Hak dan Kewajibannya Prosedur/Proses Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dan Fudisia Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Pelelangan Melalui KPKNL dan Balai Lelang Swasta Kantor Kewenangan Pejabat Lelang Dalam Pelaksanaan ...

Read More »

Hak Tanggungan dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan

DESKRIPSI Lahirnya Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) telah disambut dengan antusias dan penuh kelegaan oleh para pihak, terutama oleh pihak perbankan dan dunia usaha, karena UUHT ini diharapkan akan dapat meniadakan banyak ketidakpastian yang selama ini terdapat pada Hipotik. Meskipun demikian banyak kalangan perbankan dan dunia usaha masih banyak yang belum mengetahui secara komprehensif dan mendalam ...

Read More »

Corporate Social Responsibility

DESCRIPTION Program Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini merupakan suatu program yang penting bagi perusahaan, yang merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisir risiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Namun sayangnya, masih banyak perusahaan yang memandang CSR sebagai suatu beban operasional yang harus ditanggung  perusahaan. Perusahaan selalu dituntut untuk memenuhi keinginan dari masyarakat ...

Read More »

Strategi Tindak Pidana (Korupsi) Pada Pengadaan Barang/Jasa

INTRODUCTION Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kasus tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Menteri, Dirjen, Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, PA/KPA, PPK, dan panitia pengadaan, terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun ketentuan yang mengatur tentang kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah lengkap diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun tidak semua orang menyadari ...

Read More »

CSR Untuk Pengembangan Masyarakat

DESKRIPSI  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau biasa disebut Corporate Social Responsiblity (CSR), merupakan suatu upaya sungguh-sungguh dari perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap seluruh pemangku kepentingannya (stake holder), untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa ...

Read More »

Aspek Legal dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia

DESCRIPTION Dalam mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian nasional lembaga keuangan/perbankan sesuai fungsi utamanya sebagai penyalur dana pada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit yang dilandasi prinsip-prinsip pemberian kredit dan adanya jaminan sebagai sarana, pengamanan (security) jika suatu saat debitur tidak dapat melunasi pembayaran utang kredit. Tujuan pelatihan ini untuk memahami seluk beluk jaminan fidusia sesuai UU dalam kaitan legalitas jaminan fidusia dan ...

Read More »

Litigasi : Menyelesaikan Sengketa Di Dalam Pengadilan

DESKRIPSI Dalam Penyelesaian sebuah sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa litigasi (di dalam pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Akan tetapi penyelesaian sengketa non-litigasi kurang memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak yang bersengketa. Sehingga tidak jarang, sengketa yang telah diselesaikan melalui jalur non-litigasi akhirnya dibawa juga ke pengadilan. Oleh karenanya, walaupun penyelesaian sengketa non-litigasi secara teori lebih menguntungkan ...

Read More »

Corporate Social Responsibility

DESKRIPSI  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau biasa disebut Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan suatu upaya sungguh-sungguh dari perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap seluruh pemangku kepentingannya (stakeholder), untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada Pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan atau bersangkutan dengan ...

Read More »

Undang-Undang Ketenagakerjaan

DESRIPTION Seringkali terjadi perselisihan antara Pemilik Usaha dengan Employee (pekerja) di dalam satu perusahaan dalam sebuah hubungan kerja, bisa terjadi karena berbagai hal, salah satu di antaranya adalah karena kurangnya pengetahuan para pihak akan aspek-aspek ketenagakerjaan terutama dalam bidang hukum. Seharusnya para pihak aware akan aspek-aspek tersebut sejak saat Perjanjian Kerja ditandatangani atau bahkan sebelumnya. Dengan demikian perselisihan pada saat berlangsungnya atau terlaksananya hubungan kerja ...

Read More »

Shariah Bank and Corporate Social Responsibility

DESCRIPTION Bank syariah adalah lembaga komersial yang dibingkai nilai-nilai spiritual. Salah satu konsekuensi dari nilai spiritual itu adalah terintegrasinya sektor sosial di tubuh bank syariah. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya mempunyai manfaat secara ekonomi, tetapi juga manfaat sosial. Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) pada bank syari’ah harus diyakini dan dipahami sebagai bagian integral dalam memenuhi konsistensi terhadap prinsip-prinsip syari’ah. ...

Read More »