Siap menyelenggarakan
Sertifikasi Kecakapan Operator Radio (SKOR)
Sertifikat dari Kemenkominfo
Home / Legal, Corporate Law & Responsibility (page 3)

Legal, Corporate Law & Responsibility

Outsourcing, Perjanjian Kerja dan Aspek Hukum Hubungan Kerja

DESKRIPSI UU Ketenagakerjaan direncanakan akan melakukan revisi yang prosesnya sampai saat ini masih terus berlangsung. Untuk saat ini, mengenai ketentuan-ketentuan dalam ketenagakerjaan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lama, yaitu UU No.13 Tahun 2003. Didalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dibahas mengenai Ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dan diperkuat lagi terbitnya Undang-Undang ...

Read More »

Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan

INTRODUCTION Hubungan industrial merupakan hubungan antara pelaku proses produksi barang maupun jasa yaitu pengusaha, pekerja dan pemerintah. Hubungan industrial bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, harmonis dan dinamis antara pelaku proses produksi tersebut. Oleh karena itu masing-masing pelaku produksi tersebut harus melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara baik. Fungsi pekerja/SP/SB adalah melaksanakan pekerjaan sesuai kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, ...

Read More »

Teknik Penagihan Melibatkan Aspek Hukum

BENEFIT Menguasai kasus penagihan yang melibatkan aspek hukum. Memahami tahapan-tahapan yang diperlukan guna mempailitkan nasabah. Melakukan step by step dalam penyitaan dan penarikan aset yg disengketakan penagihan. Berhadapan dengan aparat hukum, pengacara dari pihak lawan. Bernegosiasi dengan efektif tingkat advanced. Mengaplikasikan semua ilmu yg didapatkan dalam kesehariannya sebagai penagih. Melakukan audit hukum atas kinerja yang saat ini ada, serta antisipasi ...

Read More »

Lelang Hak Tanggungan dan Fidusia

OUTLINE MATERI Ketentuan Lelang Berdasar UU No.4 Tahun 1996 Tentang UUHT dan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Syarat Obyek Lelang Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan dan Fidusia Pihak-Pihak Dalam Lelang Serta Hak dan Kewajibannya Prosedur/Proses Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dan Fudisia Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Pelelangan Melalui KPKNL dan Balai Lelang Swasta Kantor Kewenangan Pejabat Lelang Dalam Pelaksanaan ...

Read More »

Hak Tanggungan dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan

DESKRIPSI Lahirnya Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) telah disambut dengan antusias dan penuh kelegaan oleh para pihak, terutama oleh pihak perbankan dan dunia usaha, karena UUHT ini diharapkan akan dapat meniadakan banyak ketidakpastian yang selama ini terdapat pada Hipotik. Meskipun demikian banyak kalangan perbankan dan dunia usaha masih banyak yang belum mengetahui secara komprehensif dan mendalam ...

Read More »

Corporate Social Responsibility

DESCRIPTION Program Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini merupakan suatu program yang penting bagi perusahaan, yang merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisir risiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Namun sayangnya, masih banyak perusahaan yang memandang CSR sebagai suatu beban operasional yang harus ditanggung  perusahaan. Perusahaan selalu dituntut untuk memenuhi keinginan dari masyarakat ...

Read More »

Strategi Tindak Pidana (Korupsi) Pada Pengadaan Barang/Jasa

INTRODUCTION Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar kasus tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Menteri, Dirjen, Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah, PA/KPA, PPK, dan panitia pengadaan, terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun ketentuan yang mengatur tentang kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah lengkap diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun tidak semua orang menyadari ...

Read More »

CSR Untuk Pengembangan Masyarakat

DESKRIPSI  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau biasa disebut Corporate Social Responsiblity (CSR), merupakan suatu upaya sungguh-sungguh dari perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap seluruh pemangku kepentingannya (stake holder), untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa ...

Read More »

Aspek Legal dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia

DESCRIPTION Dalam mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian nasional lembaga keuangan/perbankan sesuai fungsi utamanya sebagai penyalur dana pada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit yang dilandasi prinsip-prinsip pemberian kredit dan adanya jaminan sebagai sarana, pengamanan (security) jika suatu saat debitur tidak dapat melunasi pembayaran utang kredit. Tujuan pelatihan ini untuk memahami seluk beluk jaminan fidusia sesuai UU dalam kaitan legalitas jaminan fidusia dan ...

Read More »

Litigasi : Menyelesaikan Sengketa Di Dalam Pengadilan

DESKRIPSI Dalam Penyelesaian sebuah sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa litigasi (di dalam pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Akan tetapi penyelesaian sengketa non-litigasi kurang memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak yang bersengketa. Sehingga tidak jarang, sengketa yang telah diselesaikan melalui jalur non-litigasi akhirnya dibawa juga ke pengadilan. Oleh karenanya, walaupun penyelesaian sengketa non-litigasi secara teori lebih menguntungkan ...

Read More »